Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Muara Teweh menggelar Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dan Ikrar Bersama Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI No. 01/MAKLUMAT/KMA/2017, yang berlangsung di Gedung Pengadilan Negeri Muara Teweh, Kamis (24/1).
Hadir sebagai saksi pada penandatangan tersebut Bupati Barito Utara, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resor Barito Utara, Komandan Kodim 1013/Mtw, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB, serta perwakilan Advokad.
Ketua Pengadilan Negeri, Cipto Hosari Parsaoran Nababan SH., MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui kegiatan ini membuktikan PN Muara Teweh mengambil bagian dalam upaya pembenahan dan perubahan sistem melalui upaya reformasi birokrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi peradilan. "pelaksanaan reformasi Birokrasi di MA menempati prioritas dalam mencapai visi Mahkamah Agung yaitu menjadi badan peradilan yang agung," ucapnya. Kegiatan ini juga menurutnya merupakan suatu momentum perubahan pola pikir dan budaya kerja untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah, menyampaikan harapannya dengan kegiatan ini menjadi pembelajaran bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman mengenai bagaimana menjalankan pembangunan daerah dalam koridor penegakan hukum dan peradilan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, koridor hukum dan dapat mencapai target kinerja guna mempercepat tujuan pembangunan. "kita membutuhkan pemahaman yang baik dan benar, khususnya bagi penyelenggara negara (di daerah) dan masyarakat pada umumnya, agar dengan instrument hukum yang ada kita dapat menghasilkan kinerja yang terbaik, yang bebas dari praktik-praktik koruptif," ucap Nadalsyah.
Lebih lanjut , H.Nadalsyah menyampaikan dan mengharapkan adanya kerjasama yang baik dengan aparat penenggak hukum di kabupaten Barito Utara guna mengawal dan melindungi agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan aman sesuai aturan dan ketentuan serta memenuhi kebutuhan sebagaimana yang diharapkan.
Kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Muara Teweh mulai dari ASN hingga tenaga kontrak. (Rfs/Hsp/Diskominfosandi2019)
